 |
| Foto : Perdana Ikut Pilkada, Paslon Cagub Papua Barat Daya Terbanyak di Indonesia. (dok/ist) |
Sorong, JejakSiber.com - Setelah Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi Undang-Undang Pada 17 November 2022 oleh DPR dan diresmikan pada 9 Desenber 2023 lalu oleh Kemendagri, dan pada hari peresmian juga dilakukan pengangkatan Muhammad Musa'ad sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya.
Seiring berjalannya waktu, putra orang asli papua (OAP) berlomba-lomba mencalonkan diri jadi gubernur difinitif untuk lima tahun kedepan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November mendatang.
Lima pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut yaitu, Addul Faris Umlati berpasangan dengan Petrus Kasihiw (ARUS), Gabriel Asem berpasangan dengan Lukman Wuga (GAUL), Elisa Kambu berpasangan dengan Ahmad Nausrauw (ESA), Letjen TNI (Purn) Joppy O. Wayangkau berpasangan dengan Ibrahim Wugaje (JOIN ), dan Bernard Sagrim berpasangan dengan Sirajudin Bauw (BERSINAR).
Kelima paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tersebut oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sudah menggelar debat kandidat yang pertama di Jakarta, dan debat publik kedua di gelar di Sorong.
Debat publik kedua yang digelar di Gedung Aimas Hotel and Comvention Centre Kabupaten Sorong Papua Barat Daya membawa tema "Tata Kelola Pemerintahan" yang digelar pada Rabu (30/10/24) kemarin berlangsung alot, dimana lima paslon Gubernur menunjukkan tanggapannya menyangkut tema yang dibawa.
Debat publik kedua oleh masing-masing paslon berlangsung aman tertib didukung oleh pihak keamanan dan para simpatisan dari masing-masing partai pengusung.
Lima paslon gubernur Papua Barat Daya ini, dalam pemaparan visi-misinya, semuanya baik, mengingat lima pasangan ini berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang pertama setelah Papua Barat Daya dimekarkan.
Salah satu paslon Gubernur Papua Barat, Abdul Faris Umlati (AFU) dari tema debat yakni "Tata Kelola Pemerintahan", AFU menyoroti pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Dalam rangka visi jangka panjangnya, AFU menyatakan, "Kita komitmen memperkuat pengawasan dan keterlibatan masyarakat," kata Abdul Faris Umlati. (Jos)
Editor : Js
