 |
| Foto : Logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (dok/ist) |
Batam, JejakSiber.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan beberapa kader dan militant PSI Kota Batam setelah memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh beberapa pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI yang ada di Kota Batam dan para kader bulan lalu. Keheningan ini meninggalkan pertanyaan besar di kalangan publik akan transparansi dan akuntabilitas dalam internal partai.
Mosi tidak percaya terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Batam dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Kepri telah mengundang perhatian luas, dengan pengurus dan anggota partai yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kinerja dan kepemimpinan lokal.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa ketika dikonfirmasi awak media ini terkait polemik yang terjadi di internal PSI Kota Batam dan Provinsi Kepri yang mana telah mencuat ke publik, Ketua DPW PSI Provinsi Kepri, Anto Duha enggan memberikan komentar.
Menindaklanjuti hal itu, awak media ini mencoba menghubungi langsung salah satu perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI soal polemik tersebut, namun hingga berita ini diterbitkan, awak media ini tidak mendapatkan respon apapun dari hasil konfirmasi yang telah dilakukan melalui pesan WhatsApp terhadap 3 (tiga) orang perwakilan DPP PSI, Kamis (4/7/24).
Dengan demikian, DPP PSI menunjukkan sikap diam dan ketidaktahuan dalam merespons permintaan informasi dan klarifikasi dari publik mengenai masalah yang bergulir di tubuh PSI yang telah menjadi konsumsi publik itu.
Ketidakjelasan dari DPP PSI dalam mengelola situasi ini menimbulkan spekulasi dan kebingungan di kalangan anggota partai dan masyarakat umum. Keterbukaan dan komunikasi yang jelas dianggap sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mempertahankan integritas organisasi politik.
Salah satu kader PSI yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan suatu kewajaran dalam melayangkan mosi tidak percaya dan harus direspon dengan transparansi.
"Pertanyaan yang diajukan oleh anggota partai dan publik tentang mosi tidak percaya terhadap DPD PSI Kota Batam adalah wajar dan harus direspons dengan transparansi," ujar narasumber media ini yang tidak mau disebutkan namanya itu, Sabtu (6/7/24).
Ia juga berharap DPP PSI segara memberikan klarifikasi perihal polemik yang terjadi di tubuh PSI Kota Batam dan PSI Provinsi Kepri tersebut.
"Kami menunggu dengan harapan bahwa DPP PSI akan segera memberikan klarifikasi yang memadai dan menghormati kebutuhan akan komunikasi yang terbuka," tambahnya.
Pihak-pihak terkait dengan tegas menyerukan agar DPP PSI segera memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai langkah-langkah yang akan diambil terkait mosi tidak percaya ini, serta untuk lebih terbuka dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam partai.
Hingga berita ini dimuat, DPP PSI masih belum memberikan tanggapan terhadap isu yang sedang berkembang di PSI Kota Batam dan PSI Provinsi Kepri. (Jz)
Editor : Js
