 |
| Foto : Ketua BEM UNRIKA bersama Wakil Ketua BEM UNRIKA saat berbincang-bincang dengan mahasiswa lainnya di Auditorium Unrika beberapa waktu lalu. (dok/ist) |
Batam, JejakSiber.com - Kemajuan dan pembangunan Kota Batam saat ini dapat dilihat dari banyak aspek. Berbagai pembangunan infrastruktur, kawasan industri, hingga pelebaran jalan terlihat disetiap penjuru Kota Batam.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menargetkan pembangunan infrastruktur akan segera rampung pada tahun 2029 mendatang. Kota Batam sendiri pada tahun 2029 diharapkan menjadi "Kota Baru" dan sejahtera.
Disamping pesatnya pembangunan dan pelebaran jalan di Kota Batam ini, aktivis mahasiswa justru mengkritisi Wali Kota Batam yang dianggap tidak melihat aspek lain.
Muryadi Aguspriawan selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau Kepulauan (Unrika) mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembangunan yang terkesan tergesa-gesa.
"Kita hari ini terlalu fokus terhadap pernyataan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam melalui dialog publik maupun media masa," kata Muryadi.
Muryadi juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur tanpa melihat aspek lain.
"H. Muhammad Rudi selalu mengaungkan 'Batam Kota Baru', dia terlalu fokus terhadap infrastruktur. Masalah yang cukup kompleks, jika kita melihat data dari BPS 5 tahun terakhir, kurang lebih enam belas ribu pengangguran yang ada di Kota Batam, dia terlalu fokus terhadap infrastruktur hingga dia lupa ada persoalan yang lebih urgent," ujar Muryadi saat ditemui awak media ini, Rabu (24/4/24).
Lebih lanjut, Ketua BEM UNRIKA itu mengatakan bahwa masalah agraria dan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang belum selesai hingga saat ini cenderung tidak terlalu diperhatikan.
"Lagi dan lagi dia lupa pada masalah agraria yang belum selesai hingga saat ini, kita lihat berapa kali masalah Rempang Galang, bukan masalah PSN atau tidak, itu harus nya menjadi tendensi untuk Pemkot maupun Pemprov dalam upaya pendekatan humanis kepada masyarakat," pungkasnya.
Selain itu, Muryadi juga menyoroti penggusuran lahan dan hutan akibat dari pembangunan dan pelebaran jalan.
"Beberapa minggu kemarin di bukit daeng, saya menduga itu hutan lindung yang sekarang sudah menjadi lahan bebas sekitar 30 hektar, ada warga yang tinggal disitu, artinya kan akan siap digusur, nah ini harus nya dipikirkan, pendekatan humanisnya seperti apa?," ucap Muryadi sembari bertanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Alwi Djaelani yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Riau Kepulauan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembangunan dan pelebaran jalan yang sering menyebabkan kebanjiran.
"Yang dibanggakan Pak Rudi sekarang ini kan mengenai pesatnya pembangunan di Kota Batam, tapi kan pembangunan ini tidak melihat aspek lain yang kesannya buru-buru untuk menaikkan citra," kata Alwi.
Alwi mengatakan, salah satu penyebab banjir di Kota Batam adalah perubahan tata guna lahan. Dan sistem drainase yang kurang bagus, serta analisa dampak lingkungan yang kurang baik.
Alwi menyebutkan bahwa ada lahan yang dijadikan sebagai hutan atau daerah resapan yang kemudian jadi industri dan perumahan sesuai perkembangan kota.
"Dulunya, hutan atau daerah resapan air, kemudian dibangun, tentu air hujan di daerah resapan air ini akan meluap kemana-mana,” katanya.
Alwi berharap, perusahaan atau pihak pengembang yang membangun juga menyiapkan sistem drainase, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir. Pemerintah harus memikirkan solusi dari dampak-dampak pembangunan yang ada.
"Ketika ada pembangunan, tentu ada dampak dari pembangunan tersebut, kita tidak menghambat pembangunan, kita harus mensupport pemerintah dan kita pun merasa sama sama menjaga. Namun rata-rata di daerah yang sedang ada pembangunan selalu terjadi banjir, barang ini setiap tahun selalu terjadi, seakan-akan pemerintah tidak memikirkan hal tersebut, apakah tidak ada pembahasan AMDAL atau bagaimana?, sehingga barang ini selalu ribut ketika musim hujan berlangsung," ucap Alwi dengan nada keras.
Disamping itu, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Jamaluddin mengatakan bahwa Wali Kota Batam seperti diketahui banyak melakukan pembangunan.
"Namun jika kita lihat dampak dari itu menimbulkan banyak titik baru yang rawan banjir pada musim hujan, misalnya di depan Pasar Melayu Batu Aji kerap terjadi banjir, selain itu banjir juga terjadi di Jalan Letjend Suprapto, lebih tepatnya di dekat Rusun Pemko Muka Kuning pada tahun 2023 lalu," kata Jamaluddin.
Jamaluddin yang juga selaku Wakil Ketua BEM UNRIKA itu menilai kurangnya transparansi anggaran kepada masyarakat dalam pembangunan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam.
"Seharusnya kan ada plank proyek di setiap pembangunan yang menggunakan anggaran tertentu, entah itu APBD Kota Batam kah, atau APBN?," tanya Jamaluddin.
Lanjut Jamaluddin, "Jangan terkesan kita memanipulasi publik, hari ini jualannya kan 'Batam Kota Baru', tanpa transparansi yang jelas kepada publik mengenai anggaran yang digunakan, toh pembangunan ini juga banyak menimbulkan dampak lingkungan," ujarnya. (Tim)
Editor : Js
