 |
| Foto : Wakil Ketua DPR Papua Barat, Jongky R. Fonataba, S.E., M.M. (dok/Jos/ist) |
Sorong, JejakSiber.com - Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sorong, Jongky R. Fonataba, S.E., M.M. mengemukakan pentingnya peran Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua harus mempunyai kewajiban dalam memprioritaskan para pencari kerja (pencaker) lokal yang ada di Tanah Papua untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai ruang kerja.
Karena kata Jongky yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Papua Barat itu, hal tersebut adalah bagian terpenting dari tujuan pemekaran daerah, khususnya di Tanah Papua untuk membuka kesempatan bagi anak-anak daerah.
Menurut anggota dewan yang akrab disapa Jongky itu, langkah ini sebaiknya diambil pemerintah DOB di awal pemerintahan yang masih terbilang seumuran jagung ini untuk meredam berbagai gejolak dunia kerja setiap tahun yang terjadi di Tanah Papua karena kurangnya perhatian dan keberpihakan Pemerintah.
"Ada beberapa hal dari pengamatan saya yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dari kita semua yakni, pertama, kita sepakat bahwa para pencari kerja orang asli papua harus mendapat kesempatan diterima sebagai ASN maupun tenaga kerja baru di sejumlah Perusahaan BUMN, BUMD atau Perusahaan-perusahaan luar yang home base kegiatannya di Tanah Papua," kata Jongky melalui keterangan tertulisnya.
Kemudian yang kedua, "Anak-anak kita yang telah menamatkan pendidikan terbaik di Perguruan Tinggi di luar negeri, belum mendapatkan keberpihakan Pemerintah untuk memperoleh rekomendasi prioritas masuk ke pemerintahan atau badan-badan tersebut," pungkasnya.
Jongky mengaku dirinya telah bertemu dengan beberapa orang lulusan luar negeri yang pulang ke Indonesia, ternyata kata anggota dewan yang dikenal dekat warga itu, mereka sendiri (lulusan luar negeri_red) masih pontang panting melamar ke mana-mana dan masih sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja.
"Padahal mereka mengaku Pemerintah Daerah yang membiayai pendidikan mereka selama di luar negeri. Karena itu, menurut hemat saya, memang harus ada perhatian khusus Pemerintah Daerah juga bagi mereka," harap Jongky.
Kemudian yang ketiga, "Kita harus sama-sama membendung arus gelombang besar pencari kerja dari luar Papua yang saat ini berdatangan secara periodik melalui transportasi kapal laut maupun pesawat udara. Harus ada proteksi awal di beberapa Daerah Otonomi Baru untuk membendung hal ini," ujarnya.
Lebih lanjut Jongky mencontohkan, dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi 9 (sembilan) kali ke Tanah Papua dan Wapres Ma'ruf Amin yang baru-baru ini, hal itu membuktikan bahwa Pemerintah Pusat punya perhatian penuh pada Papua.
"Ada sejumlah investor yang sudah berani invest di Papua. Yang barusan dicanangkan Wapres di Nabire dan Fak pembangunan Smelter Freeport dan dari Pupuk Kaltim akan bangun pabrik skala besar dengan nilai 30 trilyun rupiah bukan dari APBN atau dari APBD. Nah, ini adalah kesempatan emas untuk menjawab kesempatan kerja," tutur Ketua APINDO Sorong itu.
Di akhir keterangan tertulisnya yang diterima redaksi media ini, Rabu (2/8/23), Jongky optimis, "Jika hal ini diperhatikan dan dikelola dengan baik, saya yakin ke depan akan tercipta kesejahteraan bagi kita yang ada di tanah Papua dan akan mengeleminir rasa kecemburuan," tutup Jongky. (Jos)
Editor : Js
