 |
| Foto : H. M. Rudi saat meninjau langsung Jalan Hang Kesturi Simpang Industri Taiwan, Nongsa, Kota Batam. (dok/Mcpkb/ist) |
Batam, JejakSiber.com - Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, M. Rudi meninjau langsung Jalan Hang Kesturi Simpang Industri Taiwan, Nongsa, Kota Batam, Jumat (5/8/22).
Kondisi jalan memperihatinkan dan sebelumnya telah dikeluhkan pengusaha, untuk diketahui, ruas jalan ini menurut statusnya merupakan Jalan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016.
Rudi memaparkan bahwa Proses pembangunan, pemeliharaan, serta penjagaan berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Kepri.
Karena status itu, Pemko Batam tidak bisa langsung menindaklanjuti secara utuh keluhan pengusaha terkait kondisi jalan tersebut.
Sehingga, Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) hanya bisa melakukan penanganan darurat.
Perihal penanganan darurat tersebut, dilakukan dengan menutup jalan berlubang dengan tahap pengerasan melalui penimbunan menggunakan bauksit dan batu kerikil.
"Kami lakukan untuk mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan warga serta kelancaran aktivitas lalulintas," kata Rudi.
Lebih lanjut Rudi menjelaskan, penanganan tersebut dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah, terlebih ruas jalan-jalan tersebut dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan berat karena berada di sekitar area perindustrian.
"Selanjutnya pekerjaan jalan akan dikerjakan oleh BP Batam," pungkasnya.
Sebelumnya, kondisi jalan terlihat sangat memperihatinkan dan berbahaya bagi pengendara, ditambah lagi daerah tersebut merupakan jalan di area Kawasan Industri.
Bahkan, beberapa pengusaha sudah mengadu kepada Rudi, salah seorangnya, Peter Vincent selaku President Director, Kabil Integrated Industrial Estate.
Kekhawatiran Peter semakin menjadi, karena salah satu audit internasional mewajibkan jaminan keselamatan karyawan yakni Home to Home Safety.
"Dengan kondisi jalan rusak ini, kita semua itu failed di audit satu, karena dianggap nggak safe jalan untuk karyawan kita, kami minta bantuan benar-benar pada pemerintah, kalau boleh kami dibantu secepatnya supaya failed kami di audit internasional agar bisa segera di atasi," ujar Peter.
Peter juga menjelaskan bahwa untuk semua proyek Kabil yang scope-nya internasional, maka terdapat aturan dan prosedur ketat yang ditetapkan, yakni Home to Home Safety.
Prosedur ini mengharuskan perusahaan memastikan keselamatan karyawan mulai dari rumah menuju lokasi bekerja, hingga kembali ke rumah dengan selamat.
Bahkan, pihaknya telah menerima email, bahwa jalan rusak ini dipertanyakan, dan berpotensi menggagalkan proyek yang akan dimulai setelah pandemi.
"Kabil saat ini setelah pandemi kondisinya sangat baik. Oil and gas sudah mulai naik, sekarang Kawasan Industri Kabil, semua tenant kami sudah menuju full capacity, semua mulai berproduksi full," lanjut President Director Kabil Integrated Industrial Estate itu.
Saat ini Kabil telah bersiap dengan sejumlah projek besar asal Australia, UK, hingga middle east, yang akan menyerap 6.000 lebih tenaga kerja.
"Apabila kondisi jalan masih rusak, terjadi lakalantas, maka perusahaan dianggap gagal proses audit internasional dan berpotensi kehilangan proyek," tutup Peter. (Red)
Editor : Js
Sumber : Mcpkb
