 |
| Foto : Wakil Ketua Umum (Waketum) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), Willy Aditya. (dok/Bil) |
Jakarta, JejakSiber.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), Willy Aditya, mengatakan, DPR RI sering menjadi ruang pertarungan politik bagi kepentingan besar.
Hal ini disampaikan Willy dalam Forum Legislasi Publik bertajuk "Rakyat Menagih DPR : Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP", kerja sama antara PARA Syndicate dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), secara daring, Kamis (24/3/22).
Dalam forum tersebut hadir juga Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate, pemandu diskusi), Sulistiyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), dan Lucius Karus (Peneliti FORMAPPI).
Willy menilai, publik saat ini kurang apresiasi terhadap kinerja DPR. Ia juga menyayangkan adanya beban kesalahan yang besar dalam proses pembuatan undang-undang saat ini dibebankan kepada DPR.
"Problemnya tidak hanya di DPR, namun juga ada di pemerintah, seperti RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang terjadi tarik-menarik antara pemerintah dan DPR," ujarnya.
Willy menceritakan, Ia merasa ada unsur presendialisme kuat yang melemahkan DPR. Hal ini dinilai olehnya akan membuat publik menanggap bahwa DPR hanya menjadi stempel pemerintah. (Billy)
Editor : Js
