 |
| Foto : Bangunan Box Culvert yang menelan anggaran DK sebesar Rp.118 Juta. (dok/Js) |
Rohil, JejakSiber.com - Bangunan Box Culvert sebagai akses penghubung masyarakat dengan kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama (PT. SIMP) yang berada di Dusun Kayangan terkesan sia-sia.
Pasalnya, jembatan beton kecil yang di bangun dengan menggunakan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun 2019 dengan memakan anggaran sebesar Rp.118.581.000,- (seratus delapan belas juta, lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) itu, hingga saat ini sama sekali belum pernah digunakan.
Mirisnya lagi, jembatan beton yang dibangun tepatnya di Balam Km.36, Dusun Kayangan, Desa Balam Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir itu sudah tidak dapat digunakan karena pihak perkebunan kelapa sawit yang bersepadan langsung dengan masyarakat itu memutus akses jalan dengan menggali tanah di dalam kawasan perusahaan.
Sementara, berdasarkan pengakuan warga setempat yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan bahwa akses jalan tersebut sudah lama ada, bahkan sebelum perkebunan kelapa sawit yang dikenal sebagai perusahaan raksasa itu belum berdiri, jalan tersebut sudah menjadi akses masyarakat.
"Sebelum perusahaan raksasa itu ada, jalan itu sudah ada, memang dulunya jalan itu adalah hanya sebatas jalan kecil yang menjadi akses keluar masuk dari Balam menuju perladangan masyarakat di daerah Cibaliung sana," ujar warga yang diketahui salah satu orang pertama di perkampungan sepadan perusahaan tersebut, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari salah satu sumber terpercaya, SIMP didirikan pertama kali pada 12 Agustus 1992, dengan nama PT Ivomas Pratama, dan mulai beroperasi pada 1994. Awalnya, perusahaan ini hanya salah satu perusahaan kecil dari banyak bisnis agrobisnis Salim Group lainnya, dengan fokus mengelola bisnis sawit di Khayangan, Riau.
 |
| Foto : Saat pertama kali akses jalan di putus oleh pihak perusahaan. (dok/Js) |
Dengan adanya pemutusan akses jalan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut, masyarakat mengaku dirugikan, karena kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan anak sekolah yang selama ini berangkat ke sekolah melalui jalan itu juga ikut jadi korban, tidak lagi bisa melalui jalan tersebut.
"Setelah diputus akses jalan itu, perekonomian kami menurun drastis pak, omset kami yang sehari-hari jualan bensin eceran dan warung rokok berkurang, karena sebelumnya kan banyak orang yang lewat dari sini, tapi setelah itu ditutup mata pencaharian kami juga ikut tertutup, jadi kami mau pakai apa untuk menghidupi keluarga dan anak istri kami," ucap salah satu warga itu dengan mimik wajah sedih.
"Bahkan anak-anak kami yang sekolah di dalam perusahaan itu juga ikut terbengkalai untuk berangkat sekolah, kalau tahu jalan itu mau diputus, kami tidak akan membuat anak kami sekolah di situ, sementara selama ini juga kami sebagai masyarakat sepadan belum pernah mendapatkan bantuan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit itu," lanjut warga seorang laki-laki itu.
Salah satu tokoh masyarakat setempat juga turut berkomentar terkait pemutusan akses jalan tersebut, menurutnya, Pemerintah setempat harus ambil langkah untuk melakukan mediasi kepada pihak perusahaan agar jalan itu dapat dibuka kembali.
"Kita berharap kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus terkait permasalahan ini, tak mungkin jembatan itu dibangun kalau sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan pihak perusahaan, apalagi itu menggunakan anggaran Dana Kepenghuluan, kan sia-sia dong jadinya!," pungkasnya dengan nada kecewa.
 |
| Foto : Masyarakat bergotongroyong menutup kembali galian yang di buat oleh perusahaan. (dok/Js) |
Disisi lain, sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah itu, warga pemilik lahan yang berada persis di lokasi jembatan tersebut juga telah memberikan lahannya bahkan sawitnya yang sudah menghasilkan buah juga sudah di tebang untuk digunakan sebagai akses jalan.
"Kami sudah hibahkan lahan sawit kami itu untuk digunakan sebagai akses jalan penghubung perkebunan dengan masyarakat, yang penting daerah kita ini maju, tidak ada sepeserpun kami minta untuk pembebasan lahan itu, bahkan kami rela sawit kami di tumbang demi kepentingan umum," kata ibu Sinaga yang juga sebagai orang pertama di kampung itu.
Mendengar beberapa keluhan dari masyarakat terkait polemik pemutusan akses jalan tersebut, media ini telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Suryadi selaku Penghulu Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rohil terkait pemutusan akses jalan yang sebelumnya dibangun Box Culvert itu.
"Kemaren udah kami sampaikan juga itu, itu kan AMA baru, kemaren diskusi sama pak Purba, nanti kita sama ke sana biar sama-sama mendengar, nanti sama lah kita, biar ku minta jadwal pak Toto itu, karena yang lama kan sakit kemaren, jadi gak dapat keputusan kita, kalau surat udah dua kali ku kirim itu," ucap Suryadi kepada awak media ini melalui telepon genggam, Senin (10/1/22) lalu.
Selanjutnya, awak media ini mencoba mendatangi Kantor Besar PT.SIMP devisi Kencana untuk mempertanyakan status jalan itu, Dendi yang mengaku sebagai karyawan biasa di perusahaan tersebut mengaku tidak berani memberikan keterangan terkait masalah tersebut.
 |
| Foto : Lahan masyarakat dengan ditumbangi pohon kelapa sawit yang telah dihibahkan untuk dijadikan jalan. (dok/Js) |
Dendi menuturkan bahwa masalah jalan tersebut sudah menjadi urusan dari Pimpinan Pusat di Jakarta dari Perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.
"Jangankan saya bang, AMA disini ndak berani itu bang, putus dia nanti, atau Riau ini ndak berani itu bang, gak putus, istilahnya itu udah wewenang pak CEO, gak sembarangan kami ngambil keputusan, kami lun apa keputusan dari Jakarta wajib kami taati bang, Jakarta lah pokoknya, memang CEO ini ada tim, POD namanya, kalau kami itu Direktur, semua mereka itu rapat di atas, jadi, kami ini istilahnya kan unit operasional ini, kami ngikut, gak berani kami bahas, putus kami bang," kata Dendi yang mengaku sebagai karyawan biasa itu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/1/22) lalu.
"Alasannya ditutup itu, kita tahu sendirilah bang, orang itulah bang, saya gak tahu lah bang, saya baru empat tahun disini, jembatan itu di bangun saya belum lahir itu bang," pungkas Dendi sembari berguru.
Sebelumnya telah diberitakan, "Akses Jalan Diputus Secara Sepihak, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dinilai Rugikan Masyarakat" https://www.jejaksiber.com/2021/08/akses-jalan-diputus-secara-sepihak.html
Setelah pemutusan pertama, warga setempat telah melakukan upaya pembukaan kembali akses jalan tersebut dengan melakukan gotong-royong untuk menutup galian besar yang dibuat oleh pihak perusahaan raksasa itu, tepatnya pada hari Selasa (24/8/21) silam.
 |
| Foto : Personil TNI-Polri berdiri persis disampingnya para pimpinan perusahaan saat warga menutup kembali galian yang di buat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT.SIMP. (dok/Js) |
Hal itu disaksikan langsung oleh pihak kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah jajaran Polres Rokan Hilir, Personil Brimob dengan dilengkapi senjata laras panjang serta Personil TNI dengan berseragam lengkap yang berada di dalam area perusahaan berdiri persis di samping para pimpinan daerah perusahaan tersebut.
Pada saat masyarakat melakukan penimbunan terhadap galian yang sebelumnya di gali oleh pihak perusahaan algojo itu, terlihat sebuah Bendera Merah Putih yang di ikat di sebuah kayu bulat ditancapkan warga di lokasi galian yang saat itu ditutup kembali oleh masyarakat setempat.
Selama proses penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, situasi terlihat aman dan tidak ada perlawanan dari pihak perusahaan hingga galian tertutup kembali.
Tapi, sayangnya upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat itu sia-sia dan terkesan tidak dihargai oleh pihak perusahaan, karena pihak perusahaan kembali melakukan pemutusan secara sepihak dengan membuat galian kembali, bahkan lebih besar lagi dari galian sebelumnya.
 |
| Foto : Terlihat Bendera Merah Putih terpasang saat masyarakat menutup kembali galian yang di buat oleh perusahaan. (dok/Js) |
Sehingga, hingga berita ini diterbitkan, Selasa (8/2/22), masyarakat belum juga mendapat kepastian terkait akses jalan tersebut, dan warga mengaku tidak tahu mau mengadu kemana untuk meminta bantuan agar jalan tersebut dibuka kembali.
"Tak tahu mau mengadu kemana untuk membuka kembali jalan kami yang sudah lama itu, karena ladang kami juga ada di seberang perkebunan kelapa sawit itu, kami hanya bisa berharap kepada pemerintah pusat, semoga Bapak Presiden Jokowi dapat memperhatikan kami masyarakat jelata ini, kami hanya menuntut hak kami sebagai warga negara Indonesia, seperti tertuang pada butir-butir Pancasila yang menjadi landasan NKRI," tutur salah satu warga yang berdomisili di Balam Km.31 itu.
Berdasarkan hasil penelusuran media ini di lapangan, para warga setempat bahkan tokoh masyarakat terlihat takut memberikan identitasnya untuk dipublikasikan, karena sesuai pengakuan masyarakat setempat bahwa Perusahaan tersebut dikenal sebagai perusahaan raksasa.
"Kita semua sebenarnya menginginkan dan berharap agar jalan itu di buka kembali, tapi kami ini tak bisa berbuat banyak, kalau ada yang bisa atau mau mendampingi kami, kami juga siap kok untuk melakukan aksi apapun demi memperjuangkan agar akses jalan kami itu dibuka lagi," tutur warga setempat asal Sumatera Utara itu, saat ditemui media ini di halaman rumahnya, Selasa pagi (8/2/22).
 |
| Foto : Galian besar yang di buat perusahaan memutus akses jalan masyarakat. (dok/Js) |
"Sampai ke jalur mana pun kami mau, hanya saja pihak pemerintah setempat sepertinya tidak peduli terhadap warganya, atau jangan-jangan ada persekongkolan ini antara perusahaan raksasa ini dengan pemerintah setempat, makanya mereka bungkam, padahal begitu banyak Kepala Desa atau Penghulu bahkan ada Lurah juga yang berdampingan langsung dengan perkebunan kelapa sawit ini," lanjut pria bertubuh besar itu.
Dengan nada kesal, warga itu juga menceritakan bahwa selama ini juga perusahaan tidak pernah memperhatikan atau peduli terhadap masyarakat sepadannya.
"Padahal, semenjak berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit ini, sampai sekarang ini, kami tak tau dimana lahan plasma perusahaan ini yang seharusnya menjadi hak masyarakat sepadannya, bahkan dengar-dengar juga HGU nya pun lebih nya, tapi itu tak pernah kita urusi, tapi jangan pulak jadi suka-suka mereka sama rakyat," pungkasnya dengan nada keras. (Tim)
Editor : Red
