 |
| Foto : Dandim 1809/Maybrat Letkol Inf Harry Ismail saat memberikan penjelasan dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh Bupati Kabupaten Maybrat Bernard Sagrim. (dok) |
Sorong, jejaksiber.com - Pasca penyerangan Posramil Kabupaten Maybrat pada tanggal 2 September 2021 lalu, berbagai masalah tengah dihadapi pemerintah daerah Maybrat dan pihak aparat TNI dan Polri.
Selain memburu para pelaku penyerangan Posramil Kisor, juga memikirkan nasib masyarakat yang mengungsi sejak peristiwa berdarah menewaskan 4 prajurit TNI di Posramil oleh separatis KNPB itu.
Menangani para pengungsi di Maybrat, Bupati Kabupaten Maybrat Bernard Sagrim dan Komandan Kodim 1809/Maybrat Letkol Inf Harry Ismail bertemu dengan para pengungsi di Kantor Bupati, Senin (13/9/21) kemarin.
Pengungsi yang berjumlah 100 orang itu ada usia anak-anak dan lansia yang merupakan pengungsi dari Distrik Aifat Timur dan Aifat Selatan berdekatan dengan Posramil Kisor.
Bupati Maybrat dihadapan pengungsi menghimbau untuk tidak takut pasca peristiwa itu, karena wilayah pengungsi dijamin aman dengan di jaga oleh aparat TNI dan Polri.
Bupati juga mengatakan, agar jangan kaget kehadiran TNI dan Polri yang cukup banyak, aparat datang untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
"TNI dan Polri datang ke wilayah kita ini untuk menjaga perlindungan, menjaga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Bernard.
Bernard juga mengatakan, bagi warga yang mau pulang ke rumahnya masing-masing akan di antar dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah, Pemda juga telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan.
"Serta logistik akan didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemda Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat," pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Dandim 1809/Maybrat, bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah termasuk menangani peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.
Selain menjaga keamanan, TNI dan Polri juga akan terus memburu dan menangkap pelaku penyerangan Posramil Kisor yang merupakan milik TNI masyarakat.
"Karena Indonesia ini negara hukum bukan negara adat sehingga para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Harry. (Jos)
